Oleh: Ayunk Notonegoro Sebagai rukun Islam, haji memiliki makna penting bagi umat Islam. Meski hanya diwajibkan bagi yang mampu, namun ...
Oleh: Ayunk Notonegoro
Sebagai rukun Islam, haji memiliki makna penting bagi umat Islam. Meski hanya diwajibkan bagi yang mampu, namun hampir semua umat Islam senantiasa berusaha untuk bisa ke tanah suci tersebut. Jarak yang jauh, biaya yang mahal dan tingkat keamanan yang rendah selama perjalanan, tak menyurutkan niat orang mukmin untuk menunaikannya.
Hanya orang yang memiliki modal, kesehatan, ketangguhan, tekad dan iman yang kuat sajalah yang rela dan berani menunaikan ibadah haji. Sehingga, bagi orang Indonesia, orang yang telah haji memiliki derajat sosial yang lebih tinggi dibanding sebelumnya.
Penghormtan tersebut, juga ditunjang dengan tradisi naik haji di masa silam. Orang yang naik haji tak sekadar ibadah, tapi juga dibarengi dengan menuntut ilmu agama. Sehingga saat pulang ke tanah air, mereka mereka menjadi ulama di lingkungannya. Pada masa kolonial, peranan haji juga semakin meningkat.
Pertemuan dengan banyak umat Islam dari belahan dunia lainnya, mengenalkan orang-orang yang menunaikan haji pada gagasan-gagasan anti-kolonialisme. Tatkala kembali ke Nusantara, banyak haji yang menjadi pelopor perlawanan. Seperti halnya pemberontakan Banten pada parah kedua abad 19 yang banyak diprakarsai para haji.
Perpaduan antara nilai-nilai religiusitas dan faktor-faktor sosio-historis yang melingkupinya, menjadikan glorifikasi ibadah haji semakin mencapai titik paripurnanya. Namun, hal sebaliknya juga terjadi. Jika seseorang yang dipandang mampu, tapi tak mau melaksanakan ibadah haji, akan memancing pergunjingan di tengah masyarakat.
Pergunjingan tersebut akan jatuh pada keprihatinan saat mengetahui orang yang tak bisa (atau tak mau) menunaikan haji tersebut, adalah sosok yang terhormat di lingkungannya. Masyarakat rela untuk iuran guna membiayai keberangkatan sang tokoh agar bisa ke tanah suci. Hal ini, terjadi pada presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.
Presiden Soekarno sebagai pemimpin yang beragama Islam, namun tak kunjung menunaikan ibadah haji, tentu menjadi ganjalan tersendiri. Bagi masyarakat muslim Indonesia yang memiliki tradisi glorifikasi terhadap haji, ada yang kurang bagi sosok presiden yang belum haji. Desakan kepada Bung Karno untuk menunaikan haji pun berdatangan dari segenap masyarakat. Terlebih saat Indonesia telah bisa mengorganisir pelaksanaan ibadah haji secara mandiri pada tahun 1951. Tak ada alasan lagi baginya untuk tak menggenapi rukun Islam tersebut.
Desakan kepada Bung Karno itu, salah satunya, muncul dari warga Nahdlatul Ulama Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, Madura. Warga Nahdliyin di pulau garam itu, membentuk “Panitia Pemberangkatan Naik Hadji Presiden”. Sebagaimana yang dilansir dalam majalah bulanan ‘Berita LINO’ Nomor 5 Tahun kedua (1 Djumadil Ula 1372/ 17 Djanuari 1953), kepanitian tersebut diketuai oleh Raden H. Ahmad Saleh Walykrama.
Tugas kepanitian tersebut, adalah mendesak Bung Karno untuk segera menunaikan ibadah haji. Mereka berkirim surat ke PBNU untuk mendesak presiden. Selain itu, juga melakukan penggalangan dana sebagai konsekuensi atas desakan tersebut.
“Dalam suratnya yang dikirimkan kepada beberapa organisasi Islam, diantaranya kepada PBNU di Jakarta, panitia tersebut mengharapkan agar supaya presiden dalam masa haji tahun depan (1953) sudi kiranya mengerjakan ibadah haji dengan ketentuan, bahwa penduduk Ganding siap memikul sekadar konsekwensinya yang bertalian dengan keberangkatan itu,” demikian kutipan dalam berita LINO halaman delapan dengan penyesuaian ejaan itu.
Desakan warga Ganding itu, diteruskan oleh PBNU kepada Presiden Soekarno. Mereka berharap Bung Karno segera menentukan pendiriannya untuk menunaikan ibadah haji. Surat dari PBNU itu pun mendapat balasan dari Kabinet Presiden.
“Dalam surat jawaban yang diterima PBNU dari kabinet presiden, dinyatakan bahwa memang sudah menjadi niat yang pasti bagi Paduka Yang Mulia Presiden untuk jika diizinkan oleh Yang Maha Kuasa pergi naik haji. Kapan niat itu akan dapat dilaksanakan, pada saat ini belum dapat direncanakan karena sudah barang tentu tergantung dari pada keadaan Negara.”
Pada musim haji tahun 1953 itu, Presiden Soekarno masih belum bisa menunaikannya. Polemik di kabinet masih menyita perhatian Bung Karno. Begitu pula pada musim haji tahun berikutnya, ia tak bisa hadir di negerinya Raja Saud itu. Baru pada musim haji tahun 1955, ia melaksanakan ibadah yang disyariatkan sejak Nabi Ibrahim itu.
______________________________
Ayunk Notonegoro, PCNU Banyuwangi
COMMENTS