NU di antara otonomi Kyai dan konflik kepentingan Oleh: KH. Hasyim Muzadi Seperti dikemukakan pada awal tulisan ini, kyai dan pesan...
NU di antara otonomi Kyai dan konflik kepentingan
Oleh: KH. Hasyim Muzadi
Seperti dikemukakan pada awal tulisan ini, kyai dan pesantren berada dalam lembar sejarah lebih dahulu daripada NU. Merekalah yang mengendalikan roda gerakan kultural pertama kali sampai akhirnya melahirkan NU. Oleh karena itu, independensi dan otonomi yang digenggamnya tidak bisa begitu saja ditundukkan di bawah struktur NU. Dengan semua kekuatan kultural yang dimilikinya, kyai dan pesantren bagaikan wilayah yang terpisah dari jaringan kepemimpinan NU yang tunduk pada hirarkhi otoritas keorganisasian.
Di satu sisi, kyai dan pesantren merupakan bagian dari warga NU yang terikat oleh seperangkat peraturan organisasi, dalam arti bahwa semua sikap dan tindakan yang memerlukan keselarasan irama harus berada di bawah koordinasi organisasi. Namun di sisi lain, pola hubungan mereka dengan masyarakat dan warga NU yang berproses secara mandiri dan berpijak pada kebesaran kharismanya menyebabkan munculnya kesulitan mengefektifkan jalur koordinasi yang ada dalam NU.
Para kyai terkadang punya agenda ke-NU-an tersendiri sesuai preferensi sosial-budayanya masing-masing. Apalagi seandainya pilihan politik juga terlibat sebagai salah satu faktor
pengaruh. Bisa dibayangkan betapa warna-warninya gerak langkah NU yang dimainkan para aktifisnya. Mereka yang kebetulan menjadi fungsionaris atau pendukung Golkar tentu akan memperhitungkan Golkarnya sebelum dan selama ikut duduk merundingkan sikap politik NU yang hendak diambil.
Demikian pula yang berada di PPP ataupun partai lainnya, Di luar politikpun mungkin ada kyai yang lebih sibuk dengan program sosial yang dirancangnya, sementara kyai lain ada yang sedang berusaha keras mengembangkan usaha perekonomiannya,
yang semuanya itu kadang berjalan melalui pintu NU tetapi selanjutnya berproses tanpa memperhatikan kepentingan NU secara serius.
Dengan tatapan optimistik, kondisi tersebut mungkin saja memberi jaminan bahwa sampai kapanpun nilai-nilai ke-NU-an akan tetap hidup karena ditopang oleh jaringan budaya yang kokoh hingga menggenangi lapisan masyarakat yang paling bawah sekalipun, yakni lapisan grass root.
Besarnya massa, termasuk komunitas pesantren dengan para kyainya yang menjadi semacam reference group bagi umatnya, yang hubungannya dengan organisasi bersifat relatif cair dan mampu menghidupkan semangat ke-NU-an dalam praktek sosial-keagamaannya tanpa pengarahan ataupun proses kaderisasi intens dari organisasi induknya menyebabkan nilai-nilai yang diperjuangkan NU mudah melekat di semua struktur sosial budaya yang tersedia sepanjang masa di tengah kehidupan masyarakat.
Sebaliknya rasa pesimis terhadap peluang kemajuan organisasi juga menemukan pembenarannya karena minimnya soliditas yang mampu dianyam untuk membentuk sebuah kekuatan besar organisasi. Tersebarnya energi NU di semua lapisan dan sektor masyarakat yang cenderung mengikuti arus dinamikanya sendiri-sendiri sesuai dengan kesadaran kolektif sebuah komunitas orang-orang NU yang berserakan di mana-mana mengakibatkan sulitnya suatu upaya penyatuan preferensi sosial-politik, terlebih jika gumpalan energi NU di berbagai tempat tersebut mulai menggabungkan diri ke dalam kelompok-kelompok strategis yang sangat mungkin mempunyai visi dan orientasi yang
berbeda dengan NU.
Maka, demi berputarnya roda NU secara normal dan lancar dengan tingkat efektivitas yang tinggi, jalan keluar alternatif yang layak dipertimbangkan adalah tersedianya pemimpin yang tidak saja memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni sebagai modal untuk mengendalikan struktur kepemimpinan organisasi, tetapi juga cukup berwibawa secara kultural sehingga tidak sampai tenggelam di balik kebesaran otoritas kharismatik para kyai.
Pada Periode awal kepemimpinan NU pun pertimbangan seperti itu agaknya juga diperhatikan. Ketua NU waktu itu diambil dari sosok ulama yang menjadi panutan atau guru dari sekian banyak kyai sehingga ketemulah nama K. H. Hasyim Asy'ari, yang secara struktural keorganisasian ditaati dan secara kultural sangat berwibawa karena hampir seluruh kyai di tanah Jawa pernah berguru atau menjadi murid beliau di pesantren Tebuireng Jombang. Sehabis periode kepemimpinan beliau, orang yang dianggap masih seangkatan dan tidak berbeda jauh dengan kapasitas K. H. Hasyim Asy'ari adalah K. H. Wahab Hasbullah yang kemudian benar-benar terpilih untuk memegang tongkat estafet kepemimpinan NU, dan begitu seterusnya.
Bagaimanapun ketika seorang pengurus atau pemimpin NU mempunyai kekuatan secara struktural tetapi tidak secara kultural, ruang lingkup pengaruhnya akan sangat terbatas. Ketua cabang NU, misalnya. Sekalipun kapasitas intelektualnya mencukupi, namun tidak punya wibawa kultural, maka bakal sulit "bersaing” dengan kharisma kyai-kyai di wilayah kepemimpinannya. Malah bisa jadi cuma dipanggil- panggil terus oleh para kyai yang memang tidak gampang diarahkan begitu saja.
Bukan berarti, bahwa meletakkan posisi kyai di bawah komando kepemimpinan NU mustahil dilakukan mengingat besarnya independensi, otonomi, serta wibawa kultural yang berdiri di luar jaringan keorganisasian NU. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kesanggupan seorang pemimpin dalam struktur kepengurusan NU untuk memahami para kyai dalam dua hal, yaitu;
Pertama, dunia makna yang melingkupi dan menentukan semua bentuk relasi yang terjadi dalam komunitas pesantren dengan kyai sebagai figur sentral. Sebenarnya hal ini lebih berkaitan dengan cara penggunaan otoritas struktural pengurus NU untuk memecahkan masalah akses informasi sebagaimana disinggung sebelumnya. Di satu sisi, kekurangan informasi yang diserap sangat mungkin menghalangi mereka untuk mengetahui persoalan ke-NU-an yang tengah dihadapi oleh organisasi, mulai dari yang bersifat sosial keagamaan sampai yang bersinggungan dengan dunia politik. Di sisi lain, tradisi pesantren yang sangat menghormati seorang kyai bukanlah hal yang dengan mudah dapat dikesampingkan. Sebagai tokoh yang dianggap memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat, sudah selayaknya jika interaksi yang hendak dibangun dengan kalangan tersebut tidak keluar dari tuntunan nilai-nilai kepesantrenan yang cukup mengental dalam kehidupan komunitas NU. Maka lewat perspektif ini pula kita gampang memahami bagaimana orang sekualitas Gus Dur langsung mencium tangan seorang kyai lokal dengan segala hormat dan sikap tawadhu' ketika berkunjung ke kantong-kantong NU di tingkat ranting sekalipun.
Jadi, seorang pemimpin organisasi NU memang harus bisa menjembatani kesenjangan antara komunitas para kyai dengan dinamika organisasi melalui penyampaian informasi dan pengertian sesuai sistem pemaknaan khas para kyai dalam rangka mengusahakan kepatuhan untuk terlibat aktif demi mencari penyelesaian kendala-kendala serta kesuksesan pelaksanaan program organisasi. Dengan kata lain, otoritas struktural harus
digunakan dengan mengikutsertakan pendekatan kultural supaya dapat berjalan secara efektif.
Kedua, beragamnya kepentingan yang memicu perbedaan sikap dan pandangan. Meski berada dalam kesatuan ikatan emosional, aneka kepentingan yang bermacam-macam tak jarang menyebabkan pengelompokan para kyai ke dalam friksi-friksi yang saling bergesekan satu sama lain. Kondisi ini tentu saja tidak bisa diberesi semata-mata mengandalkan pendekatan kultural. Sebaliknya diperlukan penguatan struktur kepemimpinan organisasi yang bertindak sebagai pembimbing. Karena struktur yang lemah akan tidak berdaya menghadapi suasana tarik menarik antar friksi atau kelompok yang tak berkesudahan.
Maka dengan penguatan struktur kepemimpinan NU secara kelembagaan diharapkan dapat membingkai otoritasnya dengan cara mengkompromikan kepentingan-kepentingan yang bergesekan serta mencarikan sintesis yang berupa kepentingan bersama dan bisa diterima semua pihak.Terlebih lagi menyangkut politik praktis yang berbicara tentang pilihan-pilihan sehingga terasa susah untuk menyatukan para kyai, kecuali jika telah menyentuh basis kultur NU. Dalam konteks ini, paling tidak NU harus menentukan sebuah mainstream atau "al-sawad al-a'dham" untuk merepresentasikan aspirasi warganya. Dan kondisi semacam ini sebaiknya tidak dipandang dengan rasa kecewa karena politik memang tidak sama dan sebangun dengan agama.
Justru yang terpenting bagi seorang pemimpin NU adalah mengusahakan agar perbedaan-perbedaan tidak semakin tajam serta menjauhkan diri dari keinginan untuk ikut berpolemik seraya menciptakan kelompok baru yang justru berusaha mendesakkan
kepentingannya sendiri. Artinya, upaya menganyam aneka perbedaan menjadi sebuah kesatuan yang harmonis dan berirama teratur hanya akan berhasil sepanjang setting-nya benar dan dapat dipertanggungjawabkan atas dasar prinsip keadilan.
Apabila pemahaman terhadap dua hal di atas diperhatikan secara bersamaan, maka otoritas NU tidak hanya mempunyai kekuatan secara struktural tetapi juga berpengaruh besar secara kultural. (@mi)
Sumber: Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa
Penerbit: Logos Wacana Ilmu. Ciputat.
Cetakan 1: 1991.
COMMENTS