Momentum NU Berpartisipasi Membangun Kemandirian Pangan Nasional


Oleh: Achmad Fahmil Ulum*

Tepat 7 hari lalu bertepatan dengan Hari Tani Nasional Tahun 2018 yang selalu diperingati setiap tanggal 24 September, Indonesia masih dibayang-bayangi defisit pangan apabila diukur secara nasional sampai sekarang, terutama terhadap konsumsi pangan jenis beras.

Coba kita cermati, Indonesia yang terbentuk dari 17.504 gugusan pulau yang terhampar begitu luas, untuk pangan jenis beras masih harus impor pada negara tetangga ASEAN. Faktor utama yang menyebabkan semakin beratnya Indonesia mencapai swasembada beras adalah semakin terbatasnya sumber daya pertanian, baik dari aspek kualitas ataupun kuantitas, dengan rincian lahan, air, vegetasi serta sumber daya manusia.

Data Statistik Pertanian Tahun 2017 menurut Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, menunjukkan bahwa total penggunaan lahan di Indonesia 8,18 juta ha. Dengan rincian lahan sawah irigasi sebesar 4,78 juta ha dan lahan sawah non irigasi sebesar 3,4 juta ha. Sedangkan menurut data tersebut, lahan yang sementara tidak diusahakan sebesar 11,95 juta ha. Artinya, masih sangat luas potensi lahan yang perlu dimaksimalkan dan digarap secara bersama-sama untuk mengembalikan kemandirian pangan Indonesia.

Pemerintah bisa membuat program kemitraan dengan forum tani atau organisasi kemasyarakatan untuk ikut serta memanfaatkan potensi lahan tersebut. Pemerintah juga bisa menciptakan kawasan-kawasan pertanian baru pada provinsi yang masih memiliki banyak lahan yang belum digunakan khususnya di luar Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan. Disinilah peran Nahdlatul Ulama sangat dibutuhkan untuk ikut serta menyukseskan program pemerintah.

Dari sisi aspek SDM, melihat jumlah penduduk kita dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013 jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa.

Dengan populasi yang masuk kategori usia produktif (14-64 tahun) 179,13 juta jiwa (67,6%) dan penduduk usia lanjut 65 ke atas sebanyak 85,89 juta jiwa (5,8%).  Dengan bauran data BPS terbaru menunjukkan angka pengangguran terbuka mencapai 5,13%. Pengangguran terbuka masuk dalam kelompok rentang usia produktif.

Namun hal ini menjadi pesimistis kalau melihat minat generasi muda untuk menjadi petani sangatlah rendah karena dogma mereka di zaman saat ini ( baca: millennial ) mengenai kesejahteraan petani yang dianggap masih kurang layak untuk hidup di zaman sekarang.

Banyak ditemui kasus riil, anak- anak muda dari desa yang tidak mau ikut membantu orang tuanya untuk menggarap lahan sawah. Salah satu penyebab kenapa kesejahteraan petani kurang layak adalah nilai tukar petani (NTP) yang masih rendah. Apa itu NTP ? NTP adalah salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani, termasuk juga tingkat kemampuan daya beli.

Kalau melihat Data BPS terbaru, dari 2008 – 2016 nilai tukar petani terus melemah. Hal ini disebabkan antara biaya produksi petani dengan hasil jual produksi milik petani yang tidak maksimal sehingga pendapatan petani semakin lama semakin menurun. Imbasnya kesejahteraan petani- petani di desa tergolong rendah.

Potensi sumber daya manusia sebesar ini harusnya bisa kita maksimalkan dan berdayakan melalui program unggulan bibit- bibit muda calon petani demi mewujudkan swasembada pangan sebagaimana sesuai dalam program prioritas nawacita pemerintah Presiden Joko Widodo saat ini yakni mewujudkan kedaulatan pangan.

Kunci pencapaian kemandirian pangan sebetulnya terletak pada pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal disertai dengan aplikasi penerapan teknologi pertanian yang maju dan arah kebijakan investasi pertanian sebagai penunjang hasil yang optimal. Salah satu yang dicanangkan dalam program pemerintah ke depan yakni program reforma agraria.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2015-2019 telah menetapkan target Reforma Agraria seluas 9 juta hektar, yang terdiri dari legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar dan redistribusi lahan seluas 4,5 juta hektar.

Redistribusi aset yang dimaksud dalam hal ini dengan memberikan hak milik atas lahan kepada petani, tetapi juga sekaligus memberikan akses permodalan, pasar, serta keterampilan yang diperlukan. petani akan mendapatkan dukungan, baik melalui Dana Desa atau dalam bentuk sumber dana lainnya.

Dukungan tersebut mulai dari penyediaan alat produksi pertanian, bibit unggul, dan penyediaan fasilitas pasca panen seperti pengering ataupun gudang.
Terkait dengan redistribusi aset, hal tentu ada kaitannya dengan pemerataan untuk menekan ketimpangan sosial di masyarakat. Allah telah berfirman dalam Surah Al-A’raf ayat 96 yang berbunyi:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Peran Nahdlatul Ulama sangat penting sekali dalam menjaga stabilitas nasional. Utamanya dalam hal ini ikut membantu pemerintah dalam membangun kembali kemandirian pangan nasional. Hal ini sebagaimana tercantum dalam putusan Hasil Munas dan Konbes NU 2017 di Lombok.

Sebagaimana kita ketahui bahwa akibat melihat kegelisahan masyarakat akibat harga pangan yang kian lama makin mencekik, pada akhirnya para kiai mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk kemaslahatan ummat. Diantaranya, pemerintah perlu mengawal agenda pembaruan agraria, tidak terbatas pada program sertifikasi tanah, tetapi redistribusi tanah untuk rakyat dan lahan untuk petani.

Selain itu, Pemerintahan perlu memberikan perhatian lebih kepada pembangunan pertanian dengan mempercepat proses industrialisasi pertanian dengan menempuh sejumlah langkah yang dimulai dengan pembagian lahan pertanian dan pencetakan sawah baru, peningkatan produktivitas lahan, perbaikan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, proteksi harga pasca panen, perbaikan infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan pembatasan impor pangan, terutama yang bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri.

Dari sekian rekomendasi tersebut, salah satunya redistribusi aset tentu harapannya pemerintah memperhatikan dan menerapkan masukan / saran NU demi terwujudnya kemandirian pangan nasional dan secara tidak langsung mewujudkan kesejahteraan sosial secara merata.
________________
*Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Islam dan Kepemudaan Kemenpora UIN Sunan Ampel Surabaya 2018, Matan Sidoarjo.


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Momentum NU Berpartisipasi Membangun Kemandirian Pangan Nasional"

Post a Comment

close