Pilih Khilafah Atau Nation State?


Oleh: Achmad Murtafi Haris

Dalam dekade terakhir ini, kata Khilafah sering kita dengar dan muncul pada spanduk-spanduk yang tergantung di pinggir atau perempatan jalan. Apa sebenarnya khilafah itu sehingga salah satu kelompok Islam menjadikannya sebagai slogan perjuangan. Dan sejauh mana slogan itu relevan dengan kondisi kekinian dan tempat di mana kita berada. Khilafah adalah sebuah sistem politik yang mempersatukan semua negara Islam di bawah satu penguasa yang dipilih oleh representasi  umat Islam sedunia. Melihat dari definisi ini, yang menjadi pertanyaan adalah adakah mungkin hal itu terwujud saat ini?

Dunia pada saat Islam turun, atau saat Rasulullah masih hidup, berada dalam hegemoni dua imperium Romawi dan Persia. Romawi terbagi menjadi dua yaitu Romawi Barat yang  berpusat di Roma dan Romawi Timur atau yang sering disebut dengan Bizantium yang berpusat di Konstantinopel atau yang sekarang disebut dengan Istanbul. Karena kedekatannya dengan jazirah Arab  di mana secara geografis jazirah ini terletak di Romawi dan Persia, maka Rasulullah telah memiliki impian untuk suatu saat bisa menaklukkan mereka.

Hal itu pun di kemudian diwujudkan oleh generasi pasca wafatnya Rasulullah di mana Khalifah Umar bin Khattab telah membuka pintu Jerussalem (637M) dan merebutnya dari kekuasaan Bizantium. Ekspansi pun diteruskan ke Barat dan menguasai Mesir (639M) negeri tempat peninggalan peradaban tertua di dunia berada. Upaya Islam terus dilakukan untuk menguasai beberapa wilayah sekitarnya di Afrika Utara yang berujung dengan penaklukkan Spanyol (718M). Penaklukan Bizantium secara total terjadi pada 1453M oleh Turki Ottoman sedangkan penaklukan Persia telah terjadi di awal Islam pada 636M oleh Sa’ad bin Abi Waqqas pada masa Khalifah Umar bin Khattab.

Bisa difahami di sini, dari fakta penaklukan demi penaklukan atas wilayah kedua imperium Romawi dan Persia, bahwa ekspansi kekuasaan adalah suatu hal yang jamak pada saat itu. Era tersebut (era di mana Rasulullah hidup) adalah era di mana penguasa politik selalu berorientasi pada ekspansi teritori. Ekspansi kekuasaan adalah output  dari kekuatan militer yang telah dibangun dengan susah payah yang akan dimanfaatkan untuk pertahanan dan perluasan wilayah. Dengan trend seperti itu dan dengan preseden penaklukan demi penaklukan, maka khalifah Islam memiliki kekuasaan yang sangat luas dan menjadi pemimpin politik bagi seluruh umat Islam di mana pun. Warga setempat baik yang kemudian memeluk Islam atau yang bertahan dengan agamanya, semuanya menerima kenyataan bahwa mereka ada di bawah kekuasaan seorang  khalifah yang satu. Hal serupa juga terjadi pada penguasa lainnya yang mampu memperluas kekuasaan  hingga berkembang  dari sebuah negara menjadi imperium. Baik Romawi maupun Persia melewati fase yang sama yaitu penaklukan demi penaklukan untuk menjadikan dirinya menjadi imperium yang besar.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa imperium Islam yang besar itu kemudian terpecah karena ketidakmampuan penguasa tunggal (khalifah) mempertahankan kekuasaannya.  Apa pun penyebabnya itu, apakah ketidakadilan, mismanajemen, ambisi individu dan sebagainya yang pasti adalah bahwa sang khalifah tidak lagi berkuasa atas semua teritori yang dahulu dikuasainya. Hal ini terus berlanjut di mana negara yang besar terpecah menjadi negara-negara kecil dan sebaliknya negara yang kecil itu karena kekuatannya berubah menjadi besar karena keberhasilannya menaklukkan yang lain.

Sejarah kemudian berubah pada abad ke-16 kekuasaan Islam di Spanyol runtuh. Eropa pun kemudian mengambil alih sebagian besar wilayah di bawah kekuasaannya. Dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara wilayah Islam dibagi rata oleh penguasa Eropa untuk dijadikan koloni-koloni mereka. Masa kolonialisme ini berjalan hingga tiga setengah abad dan pada akhirnya pada pertengahan abad kedua puluh, satu demi satu negara-negara tersebut meraih kemerdekaannya. Dan lahirlah negara bangsa di kalangan warga asli (inlander) yang didasarkan pada kesadaran bersama untuk mendirikan negara sendiri menjadi penguasa sendiri dan mengusir penguasa asing  yang telah memeras kekayaan alam dan manusia.

Kesadaran untuk membentuk negara inilah yang kemudian menjadikan mereka menjadi satu bangsa meski memiliki latar belakang suku, bahasa, ras dan agama yang berbeda. Dalam konteks negara yang lahir kembali pasca penjajahan berakhir, maka kesadaran mereka untuk bersatu seringkali didasarkan pada penderitaan yang sama di bawah penjajahan asing. Inilah yang menjadikan negara-negara tersebut  mayoritas memiliki teritori seluas teritori yang dikuasai oleh penjajah. Di samping patut dimengerti  bahwa pemerintahan asing atas suatu negara selama berabad-abad telah membentuk membentuk pola fikir bernegara. Pemerintahan asing yang telah berjalan lama telah menciptakan stabilitas birokrasi yang oleh penguasa baru anak negeri seringkali dipertahankan. Dari sini, kita menjadi maklum kalau hukum peninggalan Belanda masih berlaku di Indonesia karena hukum itu telah lama berlaku di Indonesia dan memberikan kepastian hukum yang merupakan unsur fundamental  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mereka yang berjuang merebut kemerdekaan Indonesia melawan penjajah adalah semua anak negeri dari banyak latar belakang  yang berbeda. Latar belakang agama, suku, ras dan bahasa semuanya bersatu untuk mengusir penjajah. Tidak hanya sampai di situ, di tiap latar belakang itu pun memiliki banyak kelompok di dalamnya. Seperti umat Islam yang merupakan mayoritas warga terdapat di dalamnya kelompok-kelompok baik yang kanan mau pun yang kiri, seperti Masyumi dan Syarikat Islam Merah yang dikomandani oleh Tan Malaka.  Juga kelompok Islam modern dan Pesantren; mereka semua menggunakan jargon Islam tapi dengan perbedaan ideologi masing-masing. Bahkan di antara umat Islam terdapat kelompok yang mayoritas yang tidak ingin menggunakan Islam sebagai ideologi. Mereka mendasarkan pada kesadaran berbangsa yang melahirkan negara bangsa yaitu nasionalisme. Ini semua –belum lagi ditambah perbedaan latar belakang dan variannya masing-masing --, adalah pendiri negara Indonesia yang bersatu untuk menghadapi musuh yang satu yaitu penjajah.

Dari paparan ini, jelas bahwa bentuk suatu negara adalah didasarkan pada siapa yang mendirikan negara itu. Jikalau negara itu merupakan bagian dari negara lain, seperti negara-negara yang ditaklukkan oleh penguasa muslim atau penguasa siapa pun, maka negara tersebut tunduk dan mengikuti penguasa yang telah menaklukkannya. Kalau penakluknya adalah muslim, maka negara itu menjadi koloni penguasa muslim. Jika penakluknya adalah Belanda, maka negara itu menjadi koloni Belanda seperti halnya Indonesia. Jika penakluknya adalah Prancis, maka negara itu menjadi koloni Prancis seperti Aljazair dan Tunisia. Atau menjadi koloni Italia sepert Libia sebelum merdeka.

Tapi jika pendirinya adalah warga bumi putera yang ingin terbebas dari penguasa asing, maka bentuk negara itu adalah sesuai apa yang dihasilkan dari keputusan bersama para pendiri (founding fathers).

Dari sini, maka jawaban dari pertanyaan apakah memilih khilafah atau negara bangsa sebagai bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari sejarah awal berdirinya sebuah negara. Dalam hal ini jelas karena Indonesia didirikan berdasarkan kepentingan bersama untuk membebaskan diri dari penjajahan apakah itu Belanda atau Jepang, maka titik tolak itulah yang menyatukan warga menjadi satu bangsa sehingga negara yang terbentuk adalah negara bangsa. 
____________________

Achmad Murtafi Haris
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pilih Khilafah Atau Nation State?"

Post a Comment

close